bembsi.org | Mahasiswa Unpad, Undip, UPI, Unri tuntut Jokowi. Tiga puluh lima presiden BEM mahasiswa seluruh Indonesia bersama ribuan mahasiswa tuntut Jokowi-JK. Mereka adakan sidang rakyat di depan Istana Merdeka. Sidang ini juga diikuti aksi massa buruh.
Berbagai tuntutan dibacakan dan dirangkum dalam aksi teatrikal “sidang rakyat” di depan Istana Negara yang dijaga ketat oleh polisi berseragam anti huru-hara lengkap dan pagar kawat berduri.
Sidang rakyat ini menuntut beberapa hal pada Jokowi. Unpad mengajukan gugatan pada Jokowi dan JK atas kasus korupsi seperti BLBI dan pelanggaran HAM. Unpad meminta Jokowi menguatkan kedudukan KPK.
Undip menuntut pemerintah menghentikan percepatan perpanjangan izin Freeport (seharusnya 2019, tapi 2015 sudah dilakukan). Undip juga menuntut penghentian privatisasi PLN serta mengembalikan subsidi listrik bagi rakyat tidak mampu. Nasionalisasi blok Mahakam agar menjadi contoh bagi blok-blok minyak bumi dan gas yang lain.
Deni Hardono dari KSPI (wakil kaum buruh), “Kami dipaksa Jokowi untuk mematuhi PP tentang tenaga kerja soal upah. Besoknya dia (Jokowi) kabur ke luar negeri. Ini bentuk pelanggaran HAM. Hampir 13ribu kawan buruh di-PHK secara sistematis. Guru-guru honorer di PGRI hari ini masih ada yang digaji 200-300rb per bulan.” Deni berharap mahasiswa mampu mencabut mandat Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden.
Di sektor pendidikan, Presiden BEM Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung menggugat pemborosan uang 5 milyar rupiah untuk pembuatan kartu pintar, sedangkan hanya tersedia 2 milyar untuk operasional kegiatan kartu pintar. “Lebih baik uangnya dialihkan untuk membangun infrastruktur sekolah di daerah terpencil.”
Presiden BEM Unri menggugat Jokowi terkait kebijakan sektor lingkungan. Jokowi berjanji Riau bebas asap pada 2015, nyatanya tidak. Belum ada tindakan konkrit pemerintah terkait asap. Saat Jokowi datang, asap tidak tebal. Begitu Jokowi pergi, asap kembali tebal. “Artinya ada rekayasa cuaca. Kami sudah tidak mengakui Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden. Maka cepat selesaikan masalah ini.”
(rizky/mubarok)
