156 Hari Pemerintahan Jokowi-JK
telah berjalan sejak dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014. Namun selama 156
hari itu pula kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Jokowi-JK banyak yang tidak
pro dengan rakyat dan bertentangan dengan janji-janjinya yang tercantum dalam
Nawa Cita. Kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi-JK Di bidang Ekonomi saat
ini Rupiah melemah terhadap Dollar hingga posisi Rp 13.000/US$ dan hal ini
mempengaruhi pada kenaikan harga-harga barang pokok.
Di bidang Energi Blok Mahakam yang
kontraknya akan habis pada 2017 sampai saat ini belum dipastikan 100% kembali
ke negeri. Serta adanya perpanjangan izin ekspor Freeport yang melanggar UU
Minerba. Ditambah lagi harga BBM yang dilepas ke mekanisme pasar yang melanggar
juga amanat konstitusi dalam Pasal 33 UUD 1945 . Di Bidang Hukum saat ini
terjadi konflik antar lembaga penegak hukum, revisi PP No. 99 Tahun 2012 yang
melonggarkan remisi bagi koruptor.
Di Bidang Hukum terjadi banyak
kecacatan hukum yang tidak tegas dala penegakanya hal ini disebabkan lemahnya
aparat penegak hukum dan oknum yang selalu mempermainkan hukum sebagai contoh
adalah tidak adilnya hukuman di indonesia yang di jatuhkan untuk tersangka
korupsi ratu atut yang hanya divonis 4 tahun sedangkan seorang nenek yang yang
mencuri kayu bakar di daerah situbondo divonis hukuman 5 tahun penjara,
kejadian ini menjadi cerminan tidak tegaknya hukum di indonesia di tambah
konflik lembaga hukum yang berlarut larut yang banyak menyita waktu pikiran dan
tenaga, selain itu banyak peraturan yang sangat janggal yang kontradiksi dengan
nawacita jokowi yaitu PP N0 99 tahun 2012 terkait remisi tersangka kasus
korupsi hal ini mengindikasikan lemahnya pemerintah dalam penanganan kasus
korupsi, tidak terselesaikanya kasus kasus korupsi juga mnguatkan dugaan ini.
Kasus yang tidak kunjung usai adalah kasus korupsi BLBI, dan Century yang
sampai saat ini tidak ada kejelasan.
Gonjang ganjing perpolitikan di
indonesia juga sebagai salah satu penyebab dari banyaknya masalahnya yang
kemudian muncul, Rupiah melemah salah satunya dikarenakan lemahnya investor
dalam menanamkan modal di indonesia dengan menilai tidak kondusifnya situasi
perpolitikan sehingga keadaan perekonomian selalu fluktuatif. Di bidang
kemaritiman, pemerintahan Jokowi-JK belum ada kebijakan yang konkrit dan nyata
dalam bidang kemaritiman. Program “Tol Laut” yang dijanjikan oleh pemerintahan
Jokowi-JK belum ada perkembangan. Ditambah kebijakan pelarangan penggunaan
pukat oleh KKP mengancam pendapatan para nelayan yang selama ini menangkap ikan
menggunakan pukat.
Maka dengan kondisi tersebut,
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa BSI dan Seluruh Indonesia menyatakan sikap memberikan
RAPOR MERAH kepada pemerintahan Jokowi-JK. Dengan ini kami menuntut
pemerintahan Jokowi-JK untuk:
1. Stabilisasi kondisi perekonomian nasional di
Indonesia
2. Nasionalisasi aset sumber daya alam di Mahakam dan
Freeport
3. Cabut kebijakan BBM berdasarkan mekanisme pasar dan
kembalikan subsidi BBM
4. Selesaikan konflik antar lembaga penegakan hukum
5. Pertahankan pengetatan pemberian remisi kepada
kasus kejahatan luar biasa korupsi dan narkoba
6. Segera tuntaskan penyelidikan kasus korupsi BLBI
dan Century
7. Mengeluarkan kebijakan konkrit dan nyata di bidang
maritim yang pro kepada masyarakat terutama nelayan
